Intelejenlinnews. BERITA
JENEPONTO — Rabu 11Nov 2026 __Ada ironi yang teramat pedih di tanah Jeneponto. Kabupaten yang selama ini berdiri gagah sebagai salah satu penyangga utama kedaulatan energi Sulawesi Selatan—memikul beban ekologis dan sosial dari megahnya instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Turatea serta kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di koridor Turatea–Binamu dan Bangkala—justru harus hidup dalam dekap kegelapan yang pekat.
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi secara masif dan konstan setiap hari di Kecamatan Turatea, Kelara, Rumbia,bangkala hingga wilayah sekitarnya, bukan sekadar gangguan teknis biasa.
Ini adalah bentuk kegagalan struktural yang mencederai keadilan distributif. Di saat denyut nadi ekonomi rakyat kecil dipertaruhkan setiap detik, manajemen PLN Rayon Jeneponto tampak terjebak dalam apatisme birokratis yang memprihatinkan.
Suara Keadilan: Sorotan Tajam Ketua DPD LIN Sul-Sel Sahar Lili
Krisis multidimensional ini menuai kecaman keras dari tingkat nasional.
Ketua DPD LIN Sul -Sel, Sahar Lili, secara terbuka melayangkan sorotan tajam dan nota keberatan atas kelumpuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh PLN di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Jeneponto.
Dalam pandangan kritisnya, Sahar Lili menegaskan bahwa tidak dapat diterima akal sehat apabila sebuah daerah yang mengorbankan ruang hidupnya untuk memasok energi regional dan nasional, justru diperlakukan sebagai warga kelas dua di rumahnya sendiri.
“Sangat tidak rasional ketika Jeneponto menjadi lumbung energi, tetapi rakyatnya justru menanggung derita akibat pemadaman harian yang tak berkesudahan. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan cerminan dari lemahnya manajerial, rendahnya kepekaan sosial, dan ketiadaan orientasi pelayanan publik yang berkeadilan dari pucuk pimpinan PLN setempat,” tegas Sahar Lili dengan nada geram.
Beliau mendesak agar pimpinan PLN tidak berlindung di balik alasan klasik gangguan eksternal.
Jika jajaran manajemen lokal sudah kehilangan kapasitas responsibilitas dan gagal memenuhi Service Level Agreement (SLA), maka langkah mundur adalah sebuah kewajiban moral yang terhormat demi memulihkan wibawa institusi negara.
Lonceng Kematian Ekonomi Pedagang Kecil dan Sektor Informal
Dampak ikutan dari krisis ini telah merambah ke sektor-sektor paling rentan dalam struktur sosial ekonomi.
Pemadaman listrik harian yang sewenang-wenang berfungsi layaknya “lonceng kematian” bagi produktivitas harian para pedagang kecil, pelaku UMKM, dan buruh harian di Jeneponto.
Pengrusakan Modal Kerja: Warung-warung kecil, kios kelontong, usaha kuliner, hingga sentra-sentra home industry harus menanggung kerugian materiel harian akibat rusaknya bahan baku dan terhentinya mesin-mesin produksi.
Degradasi Daya Beli: Ketika operasional harian lumpuh, margin keuntungan yang tipis seketika menguap, memaksa para pelaku usaha kecil terperosok ke dalam pusaran utang dan potensi kebangkrutan massal.
Ketika korporasi besar berlindung di balik bilik-bilik ber-AC, rakyat kecil di trotoar-trotoar pasar Jeneponto harus memeras keringat di tengah gulita, menghitung kerugian yang tak pernah diganti oleh mereka yang memegang kendali tombol aliran listrik.
Urgensi Intervensi Negara: Audit Total dan Evaluasi Menyeluruh
Melihat stagnasi dan ketiadaan exigency plan yang memadai dari manajemen tingkat rayon, desakan agar Pemerintah Pusat segera turun tangan kini menjadi harga mati. Publik menuntut tiga langkah intervensi strategis tanpa kompromi:
Audit Investigatif Independen: Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM harus segera menerjunkan tim independen untuk mengaudit tata kelola aset, transparansi pemeliharaan jaringan, serta akuntabilitas manajerial PLN Rayon Jeneponto
.
Kedaulatan Daya Wilayah Penyangga: Meninjau ulang sistem interkoneksi regional guna memprioritaskan keandalan pasokan mutlak bagi wilayah-wilayah yang secara ekologis dan geografis mendedikasikan ruangnya untuk infrastruktur energi nasional.
Pemberlakuan Sanksi Tegas (Punishment): Mencopot pejabat struktural yang terbukti gagal mengelola krisis, sebagai preseden bahwa jabatan publik melekat erat dengan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan rakyat.
Krisis di Jeneponto adalah ujian telak bagi nurani korporasi pelat merah. Apakah PLN akan terus memilih jalan abai di atas penderitaan rakyat, ataukah ketegasan negara akan memaksa mereka untuk segera berbenah? Waktu bagi toleransi telah habis; kini saatnya akuntabilitas ditegakkan secara absolut.
Jurnalis LIN
Andi Marzuki.s.s bagalayya
73 kunjungan
