BBM Diduga Bermasalah di Tateli, Polda Sulut dan Pengawasan Migas Diminta Audit Bersama Kodam XIII/Merdeka

MINAHASA — Aktivitas pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan mobil tangki di wilayah Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, menjadi sorotan dan memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan resmi aparat berwenang.

Sebuah mobil tangki berwarna biru dengan nomor polisi DB 8422 QR, yang pada bagian tangkinya mencantumkan nama PT Lima Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan Sembilan, terpantau berada di wilayah tersebut.

Dalam dokumentasi yang diperoleh di lapangan, kendaraan itu terlihat mencantumkan tulisan “SOLAR” dan “INDUSTRI”, disertai identitas perusahaan serta keterangan terkait izin usaha pada bagian tangki kendaraan.

Keberadaan kendaraan tersebut menjadi perhatian karena aktivitas pengangkutan BBM menyangkut aspek legalitas, asal-usul produk, dokumen pengangkutan, peruntukan BBM, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap muatan.

Keterangan Sopir Perlu Diverifikasi

Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan, sopir kendaraan tersebut memberikan keterangan bahwa mobil tangki itu berkaitan dengan dua nama yang disebut sebagai Haji Nur dan Haji Suci. Kendaraan tersebut disebut akan membawa muatan menuju wilayah Gorontalo.

Namun, keterangan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum dan masih membutuhkan verifikasi dari pihak-pihak terkait.

Pertanyaan investigatifnya kemudian bukan hanya menyangkut siapa sopir kendaraan, melainkan siapa pemilik sebenarnya dari BBM tersebut, dari mana muatan berasal, siapa yang melakukan pembelian, serta ke mana dan untuk kepentingan apa BBM itu dikirim.

Dokumen pembelian, surat jalan, dokumen pengangkutan, jenis BBM, volume muatan, asal depot atau pemasok, tujuan pengiriman, legalitas perusahaan, hingga identitas pihak penerima menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.

Polda Sulut dan Pengawasan Migas Diminta Turun Tangan

<a href="https://intelejenlinnews.com/anggota-komisi-i-dprd-bangka-selatan-ali-muzakir-hadiri-pilkades-desa-jeriji-harapkan-pemimpin-amanah-dan-dicintai-masyarakat/”>Masyarakat meminta Polda Sulawesi Utara bersama instansi pengawasan sektor minyak dan gas bumi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas kendaraan tersebut.

Pemeriksaan juga diharapkan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Kodam XIII/Merdeka sesuai kewenangan masing-masing, khususnya dalam konteks penguatan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kepentingan publik.

Audit diperlukan untuk menjawab apakah aktivitas pengangkutan BBM tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan tata niaga yang berlaku.

“Jangan hanya sopir dan kendaraannya yang diperiksa. Telusuri asal BBM, dokumennya, perusahaan yang terlibat, pemilik muatan, sampai tujuan akhirnya,” demikian desakan yang disampaikan masyarakat.

Jika seluruh dokumen dan perizinan dinyatakan lengkap, masyarakat meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan agar tidak berkembang menjadi spekulasi.

Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum diminta dilakukan terhadap setiap pihak yang terbukti terlibat, termasuk apabila terdapat pihak yang berperan sebagai pemodal, pemilik, pengendali ataupun penerima manfaat dari kegiatan tersebut.

Bukan Sekadar Periksa Mobil Tangki

Dalam konteks investigasi distribusi BBM, keberadaan sebuah kendaraan tangki seharusnya tidak menjadi satu-satunya objek pemeriksaan.

Ada sejumlah mata rantai yang perlu ditelusuri.

Pertama, dari mana BBM tersebut diperoleh?

Kedua, apakah jenis BBM yang diangkut merupakan BBM subsidi atau nonsubsidi?

Ketiga, berapa volume sebenarnya yang diangkut?

Keempat, apakah terdapat dokumen pembelian dan surat jalan yang sah?

Kelima, apakah perusahaan yang tercantum pada kendaraan memiliki legalitas dan izin yang sesuai dengan kegiatan tersebut?

Keenam, siapa pemilik barang atau pihak yang memberikan perintah pengangkutan?

Ketujuh, siapa penerima akhir muatan di Gorontalo?

Dan yang paling penting, apakah seluruh rangkaian distribusi tersebut sesuai dengan ketentuan tata niaga BBM yang berlaku?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab secara objektif melalui pemeriksaan dokumen, pencocokan data transaksi, pemeriksaan fisik muatan serta klarifikasi terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang terkait.

Nama Haji Nur dan Haji Suci Disebut, Belum Ada Pembuktian Hukum

Nama Haji Nur dan Haji Suci muncul dalam informasi yang diperoleh awak media terkait keberadaan kendaraan tersebut.

Namun demikian, hingga informasi ini disusun, belum terdapat pembuktian hukum yang menyatakan bahwa kedua nama tersebut melakukan tindak pidana.

Karena itu, penyebutan nama tersebut harus ditempatkan sebagai informasi yang masih membutuhkan verifikasi, bukan sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan dalam tindak pidana.

Aparat penegak hukum diharapkan melakukan klarifikasi secara profesional apabila memang terdapat informasi yang perlu didalami.

Jika kemudian ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, proses hukum harus diarahkan kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

Penelusuran juga semestinya tidak berhenti pada pelaku lapangan. Apabila terdapat bukti mengenai keterlibatan pemodal, pemilik barang, pengendali kegiatan, pemasok maupun penerima akhir, seluruh rantai tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh.

UU Migas Menjadi Salah Satu Dasar Pemeriksaan

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia antara lain diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Apabila pemeriksaan menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, aparat juga perlu melihat ketentuan khusus yang mengatur mengenai penyediaan, pendistribusian, serta penggunaan BBM bersubsidi.

Namun, apakah suatu muatan BBM dapat dikategorikan ilegal atau tidak tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan keberadaan kendaraan, tulisan pada tangki, ataupun informasi masyarakat.

Status hukum harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, antara lain melalui dokumen, barang bukti, keterangan saksi, data transaksi, legalitas perusahaan, serta alat bukti lain yang diperoleh secara sah.

Publik Menunggu Jawaban

Sorotan terhadap mobil tangki DB 8422 QR kini membuka sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi.

Dari mana BBM tersebut berasal?

Siapa pemilik muatannya?

Apakah BBM yang diangkut bersubsidi atau nonsubsidi?

Apakah dokumen pembelian dan pengangkutannya sah?

Apakah perusahaan yang tercantum pada kendaraan memiliki legalitas yang sesuai?

Siapa penerima akhir muatan di Gorontalo?

Dan yang tidak kalah penting, apakah seluruh aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan tata niaga minyak dan gas bumi?

Masyarakat berharap pertanyaan tersebut tidak berhenti sebagai isu di lapangan. Polda Sulut dan instansi pengawasan terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan, sementara pihak yang disebut dalam informasi tersebut tetap diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.

Jika legal, tunjukkan dasar legalitasnya. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum.

Publik pada akhirnya hanya membutuhkan satu hal: kepastian berdasarkan fakta dan hukum, bukan sekadar dugaan.